Wali Kota Padangsidimpuan, Hadiri Sosialisasi Sekolah Rakyat dan Dialog Pilar-Pilar Sosial.
Padangsidimpuan BOKASNEWS.COM
Wali Kota Padangsidimpuan, H.Dr.Letnan Dalimunthe SKM, M.Kes, menghadiri acara sosialisasi dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat (SR) dan Dialog Pilar-Pilar Sosial Provinsi Sumatera Utara (Provsu), yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jln Diponegoro, Medan, hari Jumat (11/04/2025).
Dalam kegiatan tersebut Wali Kota didampingi rombongan yang terdiri dari, Pj.Sekda, Roni Gunawan Rambe S.STP, M.Si, Kadis Pendidikan, Ahmad Rizki Hariri Hasibuan, S.STP, M.Sp, Kadis Sosial, Jubri Nasution S.Pd, Kepala Bapelitbangda, Diapari Lubis SE dan Kabag Prokopim sekretariat daerah kota Padangsidimpuan.
Acara yang dihadiri oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menjadi ajang sangat penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terlihat juga hadir Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubsu, Surya, Para Bupati dan Wali Kota se-Sumut, serta pejabat tinggi dari kementerian terkait.
Dalam kesempatan yang lain, Wali Kota Padangsidimpuan, menjelaskan bahwa dari hasil paparan yang disampaikan dalam rapat bahwa pada tahun 2025 ini, direncanakan akan dibangun 4 titik Sekolah Rakyat (SR) di wilayah Sumut, adapun lokasinya adalah mencakup gedung Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Dua sentra milik Kementerian Sosial dan satu gedung milik Pemerintah Provsu.
Wali Kota Padangsidimpuan juga menyampaikan dukungannya terhadap program pendidikan SR, sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan dan memperkokoh kekuatan sosial di masyarakat.
"Pemko Padangsidimpuan mendukung penuh hadirnya Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan inklusif yang menjangkau masyarakat secara lebih luas dan program ini juga sejalan dengan visi Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah" jelas Wali Kota.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan akan menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan sosial dan pendidikan khususnya didaerah-daerah yang masih terbatas aksesnya terhadap layanan pendidikan formal. (H).
